Page 392 - ISU DAN STRATEGI PENGEMBANGAN GEOPARK BAYAH DOME

akan menerima keuntungan dari proses perpindahan kepemilikan
aset disebut Beneficiary (penerima manfaat).

Dalam implementasinya, konsep trust (dual ownership ) di
dalam sistem Common Law ternyata tidak bisa sepenuhnya

diaplikasikan di Indonesia yang menganut sistem Civil Law ditambah

lagi belum adanya UU Trust di Indonesia. Sistem Civil Law tidak
mengakui dual ownership, dengan demikian kepemilikan aset yang

telah dipercayakan kepada trustee masih berada di tangan settlor.

Tidak berpindahnya kepemilikan secara hukum ini membuat fungsi
trustee di Indonesia, tidak seperti fungsi trustee di luar negeri dalam

hal pengelolaan aset trust tersebut. Selain itu, pada praktiknya, selain

ada perbedaan sistem hukum dan belum tersedianya peraturan
setingkat undang-undang di Indonesia, faktor mendasar yang menjadi

hambatan sebuah organisasi trust fund, khususnya pada kasus ICCTF,

adalah perlakuan hibah langsung ke Pemerintah Indonesia yang
dianggap sebagai implementasi dari konsep trust, padahal hibah

langsung memiliki konsep yang berbeda dengan trust. Contoh hibah

lainnya juga telah banyak diaplikasikan pada kawasan konservasi
umumnya diberikan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan

tersebut diimplementasikan oleh lembaga non pemerintah sebagai
pelaksana kegiatan dalam bentuk kerja sama yang mengacu pada

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 44 tahun

2017 tentang Tata Cara Kemitraan KSA dan KPA. Selain itu ada juga
bentuk sukuk hijau/sukuk syariah yang merupakan investasi syariah

yang diterbitkan untuk membiayai proyek atau investasi energi

bersih dan terbarukan guna menjaga aset lingkungan atau sumber
daya alam yang dimiliki. Landasan hukum untuk obligasi hijau (green

bond) sudah ada, yaitu berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat

Utang Berwawasan Lingkungan.

346 Isu dan Strategi Pengembangan Geopark Bayah Dome