Page 405 - ISU DAN STRATEGI PENGEMBANGAN GEOPARK BAYAH DOME

maupun masyarakat di dalam dan luar negeri. Disamping itu, KNGI juga
perlu memastikan tupoksi BP Geopark tidak berpotensi menimbulkan

konflik sehingga perlu ada aturan yang jelas mengenai mekanisme
pembagian tugas dan kewenangan dengan sektor lain yang terkait. Pada

gambar di bawah ini menunjukkan bahwa tumpang tindih cukup dominan

terjadi dalam hal pembangunan aksesibilitas, fasilitas dan atraksi
destinasi wisata, kewenangan dalam hal pembiayaan dan kewenangan

dalam wilayah operasi. Mengingat lokasi dan delineasi kawasan geopark

mungkin beririsan dengan kewenangan lain seperti Balai Taman Nasional
atau Badan Otoritas Pariwisata.

Gambar 4.6 Potensi Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengelolaan Geopark

2. Bentuk yang Didorong Minimal BLUD
Berdasarkan serangkaian kegiatan pengumpulan data, analisis literatur

dan focus group discussion, bentuk yang di dorong adalah BLUD dengan

beberapa pertimbangan yaitu fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran,
kemandirian dalam pengambilan keputusan dan kemudahan dalam kerja

sama dan kemitraan. Kekurangannya dibanding dengan BUMD adalah

daya tariknya yang kurang bagi investor. Namun bentuk BLUD ini dapat
digunakan apabila telah ada keseimbangan antara pemasukan dan

pengeluaran. Apabila belum maka bentuk UPTD/ Satker pada awal

pembentukan dapat digunakan namun didorong agar dalam waktu
setahun dapat meningkat menjadi PPK-BLUD dan ditahun ketiga menjadi

BLUD. Diharapkan dengan bentuk BLUD, maka fleksibilitas dalam

Tantangan Kelembagaan dan Pembiayaan... 359