Page 158 - RENCANA INDUK GEOPARK BAYAH DOME
P. 158

4.1.   Strategi Pengembangan Geopark

               5 Core Strategy dalam Pengembangan Geopark Bayah Dome
                      Strategi  pengembangan  kawasan  Geopark  Bayah  Dome  menerapkan  konsep  5C’s
               Strategies (Osborne dan Plastrik, 1997). Konsep ini memperhatikan lima aspek strategi yaitu:

               1. Core Strategy (Strategi Inti untuk Menciptakan Kejelasan Tujuan).
                  Bagian  penting  pertama  dari  DNA  organisasi  publik  adalah  menetapkan  tujuan  yang  jelas.
                  Strategi  inti  ini  bertujuan  untuk  memperjelas  arah  pemerintahan.  Dalam  konteks  ini,
                  “mengemudi” diartikan sebagai memberikan arahan dan kebijakan, sedangkan “mendayung”
                  berarti  memproduksi  barang  dan  jasa.  Strategi  ini  memisahkan  fungsi  mengarahkan
                  (kebijakan) dari fungsi pelaksanaan (operasional), sehingga setiap organisasi dapat fokus pada
                  pencapaian tujuan utama secara efektif. Alat yang digunakan dalam strategi ini meliputi aturan
                  batas  waktu  (sunset  rules)  yang  mengharuskan  program  diotorisasi  ulang  secara  berkala,
                  devolusi  (pemindahan  tanggung  jawab  ke  tingkat  pemerintahan  yang  lebih  rendah),
                  penawaran  kompetitif  (memisahkan  peran  kebijakan  dan  pelaksanaan  dengan  membuka
                  lelang untuk fungsi pelaksanaan), serta penganggaran berbasis kinerja (menetapkan hasil yang
                  diinginkan oleh pembuat kebijakan).

               2. Consequences Strategy (Strategi Konsekuensi dari Insentif).
                  Bagian kedua dari DNA organisasi publik berfokus pada penciptaan insentif di dalam sistem.
                  Strategi konsekuensi ini mengubah insentif dengan menciptakan hasil yang bergantung pada
                  kinerja. Alat yang digunakan untuk strategi ini termasuk penghargaan kinerja (pengakuan non-
                  finansial  bagi  karyawan  yang  berprestasi),  bonus  (penghargaan  tunai  satu  kali),  dan
                  penganggaran berbasis kinerja (memasukkan target kinerja dalam dokumen anggaran).

               3. Customer Strategy (Strategi Pelanggan untuk Akuntabilitas kepada Pelanggan Mereka).
                  Bagian  fundamental  berikutnya  dari  DNA  organisasi  publik  adalah  akuntabilitas  kepada
                  pelanggan.  Strategi  pelanggan  ini  memberikan  opsi  kepada  masyarakat  dalam  memilih
                  organisasi penyedia layanan publik dan menetapkan standar layanan yang harus dipenuhi oleh
                  organisasi tersebut. Alat yang digunakan dalam strategi ini meliputi peningkatan pilihan bagi
                  masyarakat, memungkinkan penerima layanan untuk memilih antara penyedia layanan publik
                  dan  swasta.  Ini  dapat  dicapai  melalui  sistem  voucher  dan  penggantian  biaya  (memberikan
                  sumber daya kepada penerima untuk memilih layanan sendiri, atau mengganti biaya kepada
                  penyedia layanan), serta sistem keluhan pelanggan (melacak dan menganalisis keluhan untuk
                  memastikan tanggapan yang cepat dan efektif).

               4. Control Strategy (Strategi Kontrol untuk Memindahkan Kontrol dari Atas dan Tengah).
                  Elemen  kritis  keempat  dari  DNA  organisasi  publik  adalah  menentukan  di  mana  letak
                  kekuasaan  pengambilan  keputusan.  Strategi  kontrol  ini  mendorong  desentralisasi
                  pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dalam hierarki, dan terkadang ke tingkat
                  komunitas.  Ada  tiga  pendekatan  dalam  penerapan  strategi  ini:  Pemberdayaan  Organisasi
                  (menghilangkan aturan atau kontrol yang diberlakukan oleh tingkatan organisasi yang lebih
                  tinggi),  Pemberdayaan  Karyawan  (mengurangi  kontrol  manajemen  hierarkis  dan  memberi
                  otoritas  kepada  karyawan  di  lini  depan),  serta  Pemberdayaan  Komunitas  (memindahkan
                  kekuasaan  birokrasi  ke  masyarakat).  Alat  yang  digunakan  meliputi  desentralisasi  kontrol
                  administratif, kemitraan manajemen tenaga kerja (kerja sama antara manajemen dan serikat
                  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  kondisi  kerja),  serta  peraturan  dan  kepatuhan  berbasis






                                                                                                      133
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163