Page 381 - ISU DAN STRATEGI PENGEMBANGAN GEOPARK BAYAH DOME

Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang yang merupakan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP). Di kawasan Taman Nasional Komodo,
pengelolaan dilakukan di bawah Balai Taman Nasional Komodo, sebut UPT di

bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selanjutnya,

Kementerian Pariwisata membentuk suatu Satuan Kerja (Satker) khusus untuk
mengoordinasikan pengembangan sektor pariwisata di kawasan tersebut, yaitu

Badan Otoritas Labuan Bajo. Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan tersebut,

hampir tidak dijumpai isu-isu tumpang tindih kewenangan dan isu terkait konflik
antar lembaga. Padahal instansi-instansi tersebut mewakili 2 pilar geopark yaitu

konservasi dan pengembangan pariwisata (ekonomi). Ini menunjukkan

tantangan geopark untuk dapat mengolaborasikan kegiatan dengan sektor lain
yang terkait. Tantangan lainnya di daerah dalam pengelolaan geopark saat ini,

antara lain

a. Karakteristik SDM Pengelola
Ketersediaan SDM merupakan salah satu syarat utama agar percepatan

pengembangan geopark dapat terlaksana. Kriteria SDM ini disesuaikan

dengan kebutuhan dan karakteristik dari fungsi yang ditempati. Pada fungsi
perencanaan yang sifatnya mengoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh

kegiatan yang ada di dalam geopark, diperlukan SDM yang memiliki
kemampuan helicopter view, sehingga program-program dan rencana aksi

geopark dapat bersinergi dan memberikan dampak yang optimal. Sedangkan

pada fungsi yang sifatnya lebih lokal pada geosite, diperlukan SDM yang
memilki pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan akan karakteristik dari

geosite tersebut. Hal ini dimaksudkan agar implementasi program dan

identifikasi kebutuhan berjalan secara tepat sasaran. Faktor SDM (Sumber
Daya Manusia) tidak akan terlepas dari tata kelola yang profesional. Dilihat

dari bentuk organisasi pengelola ada dua bentuk yang dominan yaitu
Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan lembaga di bawah kabupaten atau

provinsi. Meskipun bentuk pengelolaan dapat beragam dan kasuistik, namun

tetap diperlukan pengelola yang profesional dan kredibel serta memiliki
kapasitas yang mumpuni.

Tantangan Kelembagaan dan Pembiayaan... 335